Kasus Korupsi Dana Gempa Malampah, Massa Datangi Kejari Pasaman Tuntut Percepatan Proses

Pasaman, - Kabupaten Pasaman khususnya di Ibu Kota Lubuk Sikaping buncah, Rabu (04/12/2024).

Pasalnya, Aliansi Mahasiswa, Pemuda Peduli Pasaman (AMP3) beserta masyarakat Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, yang menjadi korban gempa 2022 lalu melakukan aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasaman. Mereka menuntut keadilan terkait donasi dana gempa yang diduga diselewengkan oleh eks pejabat Pemkab Pasaman.

Baca juga: Ilham Bintang: Sekali Lagi, Negara Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng

Massa memulai aksi dengan melakukan long march dari Jalan Jenderal Sudirman, depan ruko menuju Kantor Kejari Pasaman. Dalam orasinya, massa menuntut agar kasus itu diproses dengan cepat dan Penjarakan oknum yang terlibat.

Berikut petikan orasi yang dibacakan massa di depan Kejari Pasaman.

Baca juga: Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

"Gempa Malampah, Kabupaten Pasaman Februari tahun 2022 lalu menyisakan duka yang sangat mendalam bagi masyarakat, terutama di Nagari Malampah. Ratusan Rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan ada korban jiwa yang berjatuhan. 

Karena gempa ini, ekonomi ratusan masyarakat terutama di Malampak terpuruk. 

Baca juga: Dirjen Perdagangan Rangkap Jabatan, Ada konspirasi  ET dan Luthfi?

Setahun lebih penanganan gempa yang dilakukan malah semakin tidak jelas. Padahal miliaran rupiah donasi dan bantuan terus berdatangan untuk masyarakat yang jadi korban.

Namun dibalik derita masyarakat ini, pejabat yang seharusnya mengayomi malah bermain diatas penderitaan masyarakat. Bantuan dan donasi gempa untuk membangun ulang rumah yang rusak malah ditilep oleh pejabat berwenang di Pemkab Pasaman saat itu untuk kepentingan pribadi. Padahal ini sudah menjadi hak masyarakat.

Baca juga: Sukamta Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Zionis

Maka dari itu, Aliansi Mahasiswa, Pemuda Peduli Pasaman menuntut keadilan untuk kasus ini. Adapun poin tuntutan yang disampaikan yakni.

1. Mengecam keras atas tindakan pejabat mengambil keuntungan diatas penderitaan masyarakat ini.

Baca juga: Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK

2. Meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman mengusut tuntas kasus korupsi dana gempa yang sudah masuk ke Kejari Pasaman ini.

3. Meminta penegak hukum mempercepat proses hukum perkara yang sudah menahun ini.

4. Tangkap dan penjarakan eks oknum pejabat Pemkab Pasaman yang merupakan pelaku utama korupsi dana gempa malampah. 

5. Kemudian mengembalikan hak-hak masyarakat yang sudah dirampas  

Demikian sejumlah tuntutan ini agar dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh Kejari Pasaman. 

Baca juga: Terkait Proyek Jalan Tol Semarang-Batang, Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal

Tertanda: "Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Pasaman."

Kooordinator dalam aksi itu Anasrul mengatakan, sudah dua tahun kasus itu bergulir ke kejaksaan, namun belum ada titik terang terkait kasus tersebut.

"Kami datang kesini agar kasus ini ditindaklanjuti kembali, karena ada hak warga korban gempa Malampah yang dirampas dalam hal ini, "pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Sobeng Suradal, SH. MH., menyambut langsung aspirasi para demonstran. Ia berjanji bahwa kejaksaan berkomitmen menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas. 

"Kami tidak akan pandang bulu. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, kami akan mengambil tindakan tegas, kami juga sedang mendalami dugaan penyelewengan bantuan rumah bencana, " tegas Sobeng. 

Baca juga: Mulyanto Ingatkan LBP Jangan Obral Janji Penanggulangan Masalah Minyak Goreng

Duka Gempa yang Belum Terselesaikan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Pasaman Gempa Malampah pada 2022 menyebabkan ratusan rumah rusak parah dan korban jiwa. Dampaknya terasa hingga kini, terutama dalam kondisi ekonomi masyarakat yang kian terpuruk. Meski bantuan miliaran rupiah terus berdatangan, pengelolaannya masih menjadi tanda tanya besar. Warga berharap aksi ini menjadi titik balik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi para korban bencana.

"Kami hanya ingin keadilan dan hak-hak kami kembali. Jangan ada lagi pejabat yang mempermainkan nasib rakyat, " tutup salah satu peserta aksi.